Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II
Komplek Perkantoran Pemda Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat- JabarTelp. | Fax. | Email. info@pn-cikarang.go.id
Selamat Datang
Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Cikarang.
Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor :
1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Lanjut
Fitur
Informasi Tilang
Dapatkan informasi mengenai informasi tilang anda secara online dengan mudah
dan cepat, melalu situs resmi Pengadilan Negeri Cikarang
Lanjut
Fitur
Jadwal Sidang
Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan
informasi jadwal sidang dengan cepat dan mudah dengan mengakses
situs resmi
Pengadilan Negeri Cikarang secara online
Lanjut
Mendukung Fitur Aksesibilitas
Bagi Pengguna Difabel
Situs Pengadilan Negeri Cikarang memiliki fitur
aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font,
kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan
khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.
Lanjut
Relaas
Panggilan Umum
Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan
informasi relaas panggilan umum dengan cepat dan mudah dengan mengakses
situs resmi
Pengadilan Negeri Cikarang secara online
Lanjut
Survei
Persepsi Korupsi
Demi meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cikarang,
mohon menyempatkan waktu untuk mengisi survei IPK (Indeks Persepsi Korupsi).
Lanjut
Survei
Kepuasan Masyarakat
Demi meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cikarang,
mohon menyempatkan waktu untuk mengisi survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
Lanjut
Penambahan Area Tunggu Bagi Pengguna Layanan
6 Oct 2020Penambahan Area Tunggu Bagi Pengguna Layanan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Kunjungi
Kunjungi
Kunjungi
Kunjungi
Kunjungi
